Hukum Perdata

Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan kepentingan perorangan.

Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

  • BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).
  • WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

KUHPerdata

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata baratBelanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.you

Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

 

Hukum Perdata di Indonesia

 

Hukum perdata di Indonesia diberlakukan bagi :

 

  1. Untuk golongan bangsa Indonesia asli

Berlaku hukum adat yaitu hukum yang sejak dulu tetap berlaku dikalangan rakyat yang sebagian

besar masih belum tertulistetapi hidup dalam tindakan tindakan rakyat, mengenai seala soal

dalam kehidupanmasyarakat.

 

  1. Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari tionghoa dan eropa berlaku KUHPer dan KUHD.

 

Tetapi pada akhirnya untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan berasal daritionghoa dan eropa juga berlaku sebagian dari burgerlijk wetboek  yaitu pada pokoknya hanya bagian yang mengenai hukum kekayaan harta benda.

Untuk mengerti keadaan hukum perdata diIndonesia perlulah kita mengetahui terlebihdahulu tentang riwayat politik pemerintah Hindia-Belanda. Pedoman politik bagi pemerintahHindia Belanda terhadap hukum di Indonesia ditulskan dalam pasal 131 “IndischeStaatsregeling” yang dalam pokoknya sebagai berikut:

 

  1. Hukum perdata dan dagang harus dikodifikasi.
  2. Untuk golongan bangsa eropa dianut perundangan-perundangan yang berlakudi Belanda.
  3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing jika dikehendaki makadapatlah digunakan peraturan bangsa eropa.
  4. orang Indonesia asli dan golongan timur asing sepanjang mereka belumditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan bangsa eropa.
  5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum adapt.

 

Perihal kemungkinan adanya penundukan diri pada hukum eropa telah diatur lebihlanjut pada staatsblad 1917 no. 12. peraturan ini mengenal empat macam penundukan yaitu:

a.Penundukan pada seluruh hukum eropa.

b.Penundukan pada sebagian hukum eropa

c.Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu

d.Penundukan secara diam-diam.

 

 

 

 

 

 

Hukum perdata menurut ilmu hukum sekarang ini lazim terbagi dalam empat bagian yaitu:

 

a)      Hukum tentang seseorang

b)      Hukum tentang kekeluargaan

c)       Hukum kekayaan

d)      Hukum warisan

 

Hukum perorangan memuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakaanuntuk bertindak sendiri melaksanakan haknya itu srta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

 

Hukum keluarga mengatur hal-hal tentang hubungan-hubungan hukum yang timbuldari hubungan kekeluargaan yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hokum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curetele.Hukum kekayaan mengatur tentang perihal hubungan-hubungan hukum yang dapatdinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang yang dimaksudkanialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang.Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jikalau meninggal.

 

Adapun sistematika yang dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terbagi dalam empat macam bagian buku yaitu :

Buku I   :Perihal orang

Buku II  :Perihal Benda

Buku III :Perihal perikatan

Buku IV                :Perihal Pembuktian dan daluwarsa.

 

 

Dalam hukum perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek hukum didalam hukum. Meskipun setiap orang memiliki hak untyuk melakukan hak sehingga boleh melakukan bertindak sendiri dalam melakuikan hak-haknya, tetapi oleh Undang-Undang menyebutkan tentang adanya orang yang dinyatakan tidak cakap hukum atau kurang cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Dan yang dimaksudkan kurang cakap disini adalah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang telah berada dibawah pengawasan yang selalu harus diwakili oleh wali,orang tua atau kuratornya.

 

Menurut BW orang dikatakan maih dibawah umur apabila belum mencapai usia 21tahun kecuali jika ia sudah kawin.Didalam BW disamping manusia yang memiliki hak dan melakukan perbuatanhukum. Ada juga badan-badan yang memiliki hak yang sama dengan manusia yaitu yangdisebut dengan badan hukum (recht persoon) artinya orang yang diciptakan oleh hukum.Badan hukum misalnya: suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas.

 

Tiap orang menurut hukum harus mempunyai tempat tinggal atau yang disebut dengan domicili

begitu pula dengan badan hukum yang harus mempunyai tempat tertentu.

 

Sumber:
http://www.scribd.com/doc/17222337/Hukum-Perdata

About Rosita

saya adalah seorang mahasiswi di sebuah universitas swasta di daerah depok yaitu universitas Gunadarma.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s