Hukum Perikatan

Dalam bahasa Belanda, istilah perikatan dikenal dengan istilah“ verbintenis”. Istilah perikatan tersebut lebih umum digunakan dalam literaturhukum di Indonesia. Perikatan diartikan sebagai sesuatu yang mengikat orangyang satu terhadap orang yang lain. Namun, sebagaimana telah dimaklumibahwa buku III BW tidak hanya mengatur mengenai “verbintenissenrecht ” tetapi terdapat juga istilah lain yaitu “overeenkomst  ”.

 

Dalam berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan verbintenis dan overeenkomst, yaitu :

  1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjiptosudibiomenggunakan istilah perikatan untuk verbintenis dan persetujuan untuk overeenkomst.
  2. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakaiistilah Perutangan untuk   verbintenis dan perjanjian untuk overeenkomst
  3. Achmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata IB, menterjemahkanverbintenis dengan perjanjian dan overeenkomst dengan persetujuan.

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalambahasa Indonesia dikenal tiga istilah terjemahan bagi “verbintenis” yaitu :

1.perikatan

2.perutangan.

3.perjanjian.

 

Sedangkan untuk istilah “overeenkomst ” dikenal dengan istilah terjemahan dalam bahasa Indonesia yaitu :

1.perjanjian.

2.persetujuan

 

Dasar Hukum Perikatan

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian )
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) dan perwakilan sukarela ( zaakwaarneming )

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang:

1)      Perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata ) : Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

2)      Persetujuan ( Pasal 1313 KUH Perdata ) : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

3)      Undang-undang ( Pasal 1352 KUH Perdata ) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Asas-asas dalam Hukum Perikatan

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.

• Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

• Asas konsensualisme

Asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.

Hapusnya Perikatan

Menurut ketentuan pasal 1381 KUHP, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:

  1. Karena pembayaran
  2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
  3. Karena adanya pembaharuan hutang
  4. Karena percampuran hutang
  5. Karena adanya pertemuan hutang
  6. Karena adanya pembebasan hutang
  7. Karena musnahnya barang yang terhutang
  8. Karena kebatalan atau pembatalan
  9. Karena berlakunya syarat batal
  10. Karena lampau waktu

 

Wanprestasi dan akibat-akibatnya

 

       Para debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan inkar janji (wanprestasi)

Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :

1.       Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2.     Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

3.     Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4.     Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :

1.       Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)

2.     Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian

3.     Peralihan Risiko

 

Sumber:
http://dhonyaditya.wordpress.com/2012/04/11/hukum-perikatan/
http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan

About Rosita

saya adalah seorang mahasiswi di sebuah universitas swasta di daerah depok yaitu universitas Gunadarma.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s